Relawan Flotilla Laporkan Netanyahu ke Kejagung, Bisakah PM Israel Diadili di Indonesia?

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjadi sorotan setelah muncul dorongan proses hukum di Indonesia. Sejumlah aktivis sebelumnya mendatangi Kejaksaan Agung untuk melaporkan dugaan kejahatan internasional terkait Gaza. Dorongan tersebut menggunakan dasar yurisdiksi universal dalam KUHP baru Indonesia. Isu ini semakin relevan setelah relawan Indonesia terlibat misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.

Pertanyaan kemudian muncul mengenai kemungkinan Netanyahu diadili melalui sistem hukum Indonesia. KUHP baru membuka ruang penerapan yurisdiksi terhadap kejahatan tertentu di luar wilayah Indonesia. Prinsip tersebut dapat mencakup kejahatan serius yang diakui berdasarkan hukum internasional. Namun, penerapannya membutuhkan proses hukum, pemeriksaan bukti, dan pemenuhan unsur pidana.

Aktivis HAM Fatia Maulidiyanti sebelumnya mendorong Kejagung menerapkan yurisdiksi universal terhadap dugaan pelanggaran berat di Palestina. Pakar hukum tata negara Feri Amsari juga menilai mekanisme tersebut membuka peluang proses hukum. Menurutnya, KUHP baru memberikan landasan untuk menangani kejahatan internasional tertentu.

Meski demikian, laporan kepada Kejagung tidak otomatis membuat Netanyahu dapat langsung diadili di Indonesia. Aparat harus menentukan kewenangan, dasar hukum, bukti, dan mekanisme penanganan perkara. Persoalan kekebalan pejabat negara serta hubungan dengan hukum internasional juga dapat menjadi pertimbangan. Karena itu, penerapan yurisdiksi universal tetap memiliki tantangan hukum yang kompleks.

Kasus ini dapat menjadi ujian penting bagi penerapan yurisdiksi universal di Indonesia. Kejagung perlu menilai laporan berdasarkan hukum nasional dan kewajiban internasional yang berlaku. Proses tersebut juga harus menjunjung pembuktian serta prinsip peradilan yang adil. Perkembangannya akan menentukan sejauh mana Indonesia dapat menangani dugaan kejahatan internasional melalui hukum nasional.