Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Layanan Kesehatan di Papua

Pemerintah pusat memperkuat langkah untuk memperbaiki tata kelola layanan kesehatan di Provinsi Papua, menindaklanjuti sejumlah masalah di fasilitas kesehatan daerah. Langkah ini disampaikan langsung oleh Ribka Haluk dalam sebuah kegiatan bimbingan teknis (bimtek) secara daring bersama para direktur rumah sakit di Jayapura, Papua. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperbaiki layanan kesehatan agar lebih efektif dan berkualitas bagi masyarakat setempat.

Percepatan Perbaikan Tata Kelola Layanan Kesehatan

Menurut Wamendagri Ribka Haluk, pemerintah pusat terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk mempercepat pembenahan tata kelola kesehatan di rumah sakit daerah Papua. Hal ini menjadi bagian dari tindak lanjut kunjungan kerja dan rapat koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya bersama Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, instansi pemerintahan setempat, serta aparat keamanan.

Beberapa isu yang menjadi fokus utama adalah:

• Penyelesaian status sertifikat tanah fasilitas rumah sakit yang belum tuntas.
• Penguatan keamanan dan fasilitas di area rumah sakit.
• Perbaikan manajemen internal rumah sakit agar layanan kesehatan dapat berjalan optimal dan profesional.

Pendampingan dan Bimbingan Teknis

Pemerintah menunjuk RSUP Dr. Sardjito sebagai fasilitator pendampingan tata kelola di tiga rumah sakit di Papua, yaitu RSUD Dok II, RSUD Abepura, dan RSUD Yowari. Rumah sakit ini akan membantu dengan pelatihan, berbagi praktik terbaik (best practice), serta membimbing sumber daya manusia (SDM) di rumah sakit daerah.

Peserta bimtek sendiri terdiri dari perwakilan pimpinan dan staf dari berbagai bidang rumah sakit, termasuk pelayanan medik, keperawatan, keuangan, dan SDM. Hal ini diharapkan bisa menciptakan whole-system approach dalam perbaikan tata kelola dan manajemen layanan kesehatan.

Penekanan pada Standar Pelayanan Kesehatan

Wamendagri Ribka Haluk menyatakan pemerintah akan mendorong rumah sakit di Papua agar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan layanan. Hal ini diyakini akan membantu rumah sakit meningkatkan mutu layanan medis secara merata, khususnya di daerah yang selama ini kurang terlayani dengan baik.

Tantangan dan Upaya Pemerintah

Perbaikan tata kelola layanan kesehatan di Papua menjadi bagian dari program pembangunan nasional untuk mengejar ketertinggalan di bidang kesehatan, termasuk dalam hal akses, kualitas, dan manajemen layanan. Papua yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam memang membutuhkan pendekatan berbeda dibanding daerah lain.

Upaya ini juga sejalan dengan rekomendasi pembangunan jangka panjang yang mencakup peningkatan kualitas SDM kesehatan, perluasan layanan, serta dukungan infrastruktur kesehatan untuk masyarakat Papua secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan mempercepat perbaikan tata kelola layanan kesehatan di Papua melalui bimtek, pendampingan manajemen rumah sakit, dan penerapan standar pelayanan kesehatan. Kolaborasi antar lembaga serta pembinaan kapabilitas SDM di rumah sakit diharapkan dapat mendorong layanan kesehatan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua.