Menkomdigi Larang Operator Hanguskan Sisa Kuota, Pelanggan Kini Punya Lebih Banyak Pilihan

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi mengeluarkan aturan baru yang melarang operator seluler menghilangkan sisa kuota internet yang telah dibayar pelanggan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menkomdigi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kewajiban Pemenuhan Pilihan Layanan dan Perlindungan Sisa Kuota yang diterbitkan pada 28 Agustus 2026.

Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan kuota yang sudah dibayar merupakan hak pelanggan. Karena itu, operator tidak boleh membuat sisa kuota hilang begitu saja ketika masa aktif paket berakhir. Operator juga dilarang mengenakan biaya tambahan kepada pelanggan hanya untuk mempertahankan atau menggunakan kuota yang masih tersisa. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 273/PUU-XXIII/2025 pada 23 Juli 2026.

Melalui aturan tersebut, operator diwajibkan menyediakan pilihan mekanisme perlindungan bagi pelanggan. Pilihannya dapat berupa akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, hingga pengembalian dana atau refund. Operator juga dapat menyediakan mekanisme lain selama tidak merugikan konsumen.

Selain perlindungan kuota, operator harus memberikan informasi secara jelas mengenai harga, jumlah kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, ketentuan pemakaian wajar, serta perlakuan terhadap sisa kuota. Pelanggan juga harus memiliki akses untuk memantau penggunaan dan sisa kuotanya melalui kanal yang terintegrasi.

Kemkomdigi memberikan waktu hingga 28 September 2026 kepada operator untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban tersebut. Setelah laporan awal, operator wajib melaporkan perkembangannya setiap bulan. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah untuk memastikan putusan MK benar-benar diterapkan dan konsumen memperoleh manfaat dari layanan internet yang telah mereka bayarkan.