Kejari Medan Geledah RS Pirngadi, Usut Dugaan Korupsi Anggaran BLUD Rp 23, 8 M

Kejari Medan Geledah RS Pirngadi dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Penggeledahan dilakukan oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Medan di RSUD Dr. Pirngadi Medan pada Selasa, 30 Juni 2026.

Penyidikan berfokus pada pengelolaan anggaran BLUD dengan nilai mencapai Rp23.813.175.108. Nilai tersebut terdiri atas belanja obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) sebesar Rp10,8 miliar serta komponen utang sekitar Rp13,01 miliar.

Penyidik Sita Dokumen Penting

Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen administrasi dan transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan dana BLUD.

Dokumen itu akan dipelajari untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.

Kejaksaan menyebut penyitaan dilakukan guna memperkuat alat bukti selama proses penyidikan berlangsung.

Dugaan Penyimpangan Anggaran

Berdasarkan hasil penyidikan awal, penyidik menemukan indikasi adanya pembayaran utang yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya menggunakan anggaran tahun berikutnya.

Selain itu, sebagian utang tersebut disebut belum seluruhnya diselesaikan hingga saat ini.

Temuan tersebut menjadi salah satu fokus pendalaman penyidik dalam mengungkap ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Kejari Pastikan Penyidikan Terus Berjalan

Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan, Valentino Harry Parluhutan Manurung, menyatakan penyidik telah memperoleh bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan.

Tim Pidana Khusus akan terus memeriksa saksi serta mendalami peran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran BLUD tersebut.

Hingga kini, Kejari Medan belum mengumumkan adanya tersangka dalam perkara tersebut.

Pemkot Medan Dukung Proses Hukum

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan Pemerintah Kota Medan menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.

Menurutnya, seluruh pengelolaan BLUD harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap setiap proses pemeriksaan yang dilakukan aparat penegak hukum.

Penyidikan Masih Berlanjut

Kejari Medan memastikan proses penyidikan belum selesai. Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BLUD RSUD Dr. Pirngadi.

Koordinasi dengan lembaga terkait juga dilakukan untuk menghitung potensi kerugian negara apabila ditemukan unsur tindak pidana korupsi.

Kesimpulan

Kejari Medan Geledah RS Pirngadi menjadi langkah penting dalam mengusut dugaan korupsi anggaran BLUD senilai Rp23,8 miliar. Penyidik telah menyita sejumlah dokumen dan terus mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan belanja barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2023–2024.

Hingga saat ini, proses hukum masih berlangsung dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kejaksaan menegaskan penyidikan akan dilakukan secara profesional untuk mengungkap seluruh fakta dalam perkara ters