Selisih Dana Bantuan Studi Pemkab Nduga Rp 10 Miliar Dipertanyakan, Mahasiswa Desak Transparansi

Sejumlah mahasiswa mempertanyakan selisih dana bantuan studi dari Pemerintah Kabupaten Nduga yang disebut mencapai sekitar Rp10 miliar. Persoalan tersebut memunculkan tuntutan transparansi mengenai pengelolaan anggaran pendidikan bagi mahasiswa asal Nduga. Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan alokasi dana secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kejelasan dinilai penting karena bantuan studi berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan mahasiswa.

Mahasiswa mendesak Pemkab Nduga membuka rincian anggaran bantuan studi, termasuk jumlah penerima dan mekanisme penyalurannya. Mereka juga mempertanyakan perbedaan antara nilai anggaran dengan dana yang disebut telah diterima mahasiswa. Selisih sekitar Rp10 miliar menjadi sorotan dan membutuhkan penjelasan berdasarkan dokumen resmi. Transparansi diperlukan untuk mencegah munculnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan pendidikan.

Bantuan studi memiliki peran penting bagi mahasiswa Nduga yang menempuh pendidikan di berbagai daerah Indonesia. Dana tersebut dapat mendukung kebutuhan kuliah, tempat tinggal, dan kebutuhan akademik lainnya. Karena itu, keterlambatan atau ketidakjelasan penyaluran berpotensi memengaruhi keberlangsungan pendidikan penerima. Mahasiswa berharap persoalan tersebut segera diselesaikan melalui penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.

Pemkab Nduga diharapkan memberikan data terperinci mengenai anggaran, realisasi, serta tahapan penyaluran bantuan studi. Penjelasan juga diperlukan mengenai kemungkinan dana belum tersalurkan atau dialihkan sesuai ketentuan anggaran. Informasi resmi dapat membantu masyarakat memahami persoalan tanpa bergantung pada dugaan yang belum terbukti. Pengawasan juga penting untuk memastikan setiap rupiah digunakan sesuai tujuan pendidikan.

Desakan transparansi dana bantuan studi Pemkab Nduga menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan mahasiswa. Pemerintah daerah perlu memastikan pengelolaan anggaran berjalan akuntabel dan mudah diawasi publik. Mahasiswa juga berhak memperoleh informasi jelas mengenai bantuan yang diperuntukkan bagi pendidikan mereka. Penyelesaian secara terbuka diharapkan dapat menjaga kepercayaan sekaligus memastikan hak penerima bantuan terpenuhi.