Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kantor DPRD Sumut, Kritik UU Polri hingga Program MBG

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumut. Aksi ini berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan nasional yang dinilai masih menuai polemik di masyarakat.

Sejak siang hari, massa aksi mulai berkumpul sambil membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka juga melakukan orasi secara bergantian untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun lembaga negara.

Kritik Terhadap RUU Polri

Salah satu isu utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri). Para mahasiswa menilai sejumlah pasal dalam rancangan tersebut berpotensi menimbulkan perluasan kewenangan yang harus diawasi secara ketat.

Mereka menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan regulasi tersebut agar tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Isu ini menjadi salah satu perhatian publik karena menyangkut peran dan fungsi institusi kepolisian dalam sistem hukum nasional.

Sorotan terhadap Program MBG

Selain RUU Polri, massa aksi juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sebelumnya digagas sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya pelajar.

Namun, para mahasiswa menilai implementasi program MBG masih perlu evaluasi, terutama terkait pemerataan distribusi, transparansi anggaran, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan.

Dalam orasinya, mereka meminta pemerintah untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru di daerah.

Tuntutan Transparansi dan Kebijakan Pro-Rakyat

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menegaskan tuntutan umum terkait transparansi kebijakan publik. Mereka meminta agar setiap program pemerintah dapat diawasi secara terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut mereka, kebijakan yang menyentuh kepentingan publik harus melalui kajian yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari.

Aksi ini menjadi bagian dari tradisi mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Pengamanan Aksi Berjalan Kondusif

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif. Hingga aksi berakhir, kondisi di depan Kantor DPRD Sumut dilaporkan terkendali tanpa insiden berarti.

Dialog antara perwakilan mahasiswa dan pihak DPRD juga disebut sempat dilakukan untuk menampung aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Respons DPRD Sumut

Perwakilan DPRD Sumatera Utara menerima perwakilan mahasiswa untuk mendengarkan langsung tuntutan yang disampaikan. Pihak DPRD menyatakan akan menampung aspirasi tersebut dan meneruskannya ke tingkat pembahasan yang lebih tinggi sesuai mekanisme yang berlaku.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara mahasiswa dan pembuat kebijakan.

Kesimpulan

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa di Kantor DPRD Sumut menjadi bentuk partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan negara. Kritik terhadap RUU Polri dan program MBG menunjukkan adanya perhatian serius terhadap isu-isu strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.