Tambahan Anggaran Diusulkan Menteri PU Jadi Rp 74 Triliun

Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengusulkan tambahan anggaran sehingga total kebutuhan anggaran kementerian meningkat menjadi Rp 74 triliun. Usulan ini disampaikan sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis yang dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan dan perbaikan jalan nasional, jembatan, bendungan, irigasi, serta infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan air bersih. Menteri PU menegaskan bahwa infrastruktur bukan hanya soal fisik, tetapi juga menjadi fondasi bagi produktivitas, distribusi logistik, dan pemerataan pembangunan. Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses.

Dalam pemaparannya, Menteri PU menjelaskan bahwa sebagian anggaran tambahan akan difokuskan pada pemeliharaan aset infrastruktur yang sudah ada. Menurutnya, menjaga kualitas dan fungsi infrastruktur sama pentingnya dengan membangun yang baru. Tanpa perawatan yang optimal, infrastruktur berisiko mengalami penurunan kualitas lebih cepat dan justru menimbulkan biaya yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, penguatan program preservasi menjadi salah satu alasan utama pengajuan tambahan anggaran tersebut.

Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pengendalian banjir, penyediaan air minum, serta penataan kawasan permukiman. Isu perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi turut menjadi pertimbangan penting. Infrastruktur yang tangguh dan adaptif dinilai diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana.

Usulan kenaikan anggaran ini tentu akan melalui pembahasan bersama DPR dan Kementerian Keuangan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap program dan proyek yang diusulkan akan dievaluasi berdasarkan urgensi, manfaat ekonomi, serta dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan berbasis kinerja diharapkan mampu memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan hasil yang optimal.

Di sisi lain, sejumlah pihak mengingatkan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap realisasi anggaran. Dengan nilai yang besar, risiko pemborosan dan keterlambatan proyek harus diantisipasi sejak awal. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat pengawas menjadi kunci agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana.

Dengan usulan tambahan anggaran hingga Rp 74 triliun, Kementerian PU berharap dapat menjaga kesinambungan pembangunan infrastruktur nasional. Jika disetujui, langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.