Sidang Hak Angket Gowa Berakhir Tanpa Klarifikasi, Ini Kata Pakar Hukum

Sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa berakhir tanpa adanya klarifikasi dari Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Situasi tersebut terjadi setelah bupati memilih meninggalkan ruang sidang sebelum proses penyampaian keterangan berlangsung. Peristiwa ini memicu perhatian publik sekaligus memunculkan beragam tanggapan dari kalangan akademisi dan pakar hukum tata negara.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi, keputusan meninggalkan sidang dinilai tidak tepat karena forum hak angket merupakan kesempatan resmi bagi kepala daerah untuk memberikan penjelasan dan membantah berbagai tuduhan yang berkembang di tengah masyarakat.

Pakar: Kesempatan Klarifikasi Tidak Dimanfaatkan

Fajlurrahman menilai kehadiran Bupati Gowa dalam sidang seharusnya dimanfaatkan untuk menyampaikan argumentasi, data, dan bantahan secara terbuka. Menurutnya, ketidakhadiran dalam proses klarifikasi justru berpotensi memunculkan spekulasi di tengah publik.

Ia menjelaskan bahwa forum hak angket memberikan ruang bagi pihak yang diperiksa untuk menjawab setiap pertanyaan sesuai mekanisme yang berlaku. Jika terdapat pertanyaan yang dianggap bersifat pribadi, pihak terkait dapat menyampaikan keberatan atau meminta pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa harus meninggalkan persidangan.

Pansus Tetap Lanjutkan Penyusunan Rekomendasi

Usai sidang berakhir, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Gowa menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Bupati Gowa. Pansus memilih melanjutkan proses dengan menyusun rekomendasi akhir berdasarkan keterangan para saksi dan dokumen yang telah dikumpulkan selama penyelidikan.

Pansus juga menegaskan fokus penyelidikan berada pada dugaan persoalan tata kelola pemerintahan, bukan pada ranah pribadi kepala daerah. Karena itu, rekomendasi akan disusun berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh selama proses hak angket berlangsung.

Polemik Sidang Hak Angket Jadi Sorotan Publik

Keputusan Bupati Gowa meninggalkan ruang sidang memunculkan beragam reaksi. Sebagian pihak menilai langkah tersebut sebagai bentuk keberatan terhadap mekanisme persidangan, sementara pihak lain berpendapat kesempatan memberikan klarifikasi seharusnya dimanfaatkan demi menjawab berbagai isu yang berkembang.

Insiden tersebut juga menjadi perhatian karena sidang hak angket merupakan salah satu instrumen pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, komunikasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Proses Hak Angket Berlanjut

Meski sidang berakhir tanpa adanya klarifikasi dari Bupati Gowa, proses hak angket belum selesai. DPRD Gowa akan melanjutkan pembahasan hingga menyusun rekomendasi yang nantinya dibawa ke rapat paripurna sesuai mekanisme yang berlaku.

Pakar hukum berharap seluruh proses tetap berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, hasil hak angket dapat memberikan kepastian sekaligus menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa.