Kejati Sumut Terima Laporan Dugaan Korupsi MBG di Simalungun

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menjadi tujuan laporan terkait dugaan penyimpangan program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Simalungun. Persoalan tersebut mencuat setelah massa mendatangi Kantor Kejati Sumut pada Rabu, 22 Juli 2026. Mereka meminta aparat mengusut dugaan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program MBG di daerah tersebut.

Massa yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Utara menyampaikan sejumlah dugaan terkait operasional SPPG. Salah satunya menyangkut dugaan pemerasan terhadap pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Simalungun. Massa juga menyoroti dugaan pungutan berkaitan dengan penggunaan lahan untuk kegiatan program MBG.

Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan setiap laporan masyarakat tetap diterima oleh kejaksaan. Namun, pada Kamis, 23 Juli, ia menyebut laporan resmi khusus dugaan pungli MBG Simalungun belum masuk. Kejati menyarankan laporan disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar dapat diproses sesuai mekanisme. Laporan terkait MBG nantinya diteruskan kepada Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, massa menyampaikan dugaan pungutan terhadap pengelola SPPG mencapai Rp364 juta. Mereka juga menyebut dugaan biaya sewa lahan sebesar Rp15 juta setiap bulan. Sejumlah pejabat daerah turut disebut dalam tuntutan demonstran terkait dugaan tersebut. Namun, seluruh tudingan tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Dugaan korupsi MBG di Simalungun kini menjadi perhatian karena program tersebut menyangkut pelayanan gizi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Simalungun sebelumnya juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah dapur SPPG. Pengawasan diperlukan agar pelaksanaan MBG berjalan transparan, aman, dan sesuai ketentuan. Penanganan setiap laporan diharapkan mampu memberikan kepastian mengenai dugaan yang berkembang di masyarakat.