DPRK Jayapura Digeruduk Kontraktor Asli Papua, Tuntut Transparansi Paket Proyek dan Bentuk Pansus

Sejumlah kontraktor asli Papua mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan proyek pemerintah. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut adanya transparansi dalam pembagian paket proyek serta meminta DPRK membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawasi proses pengadaan.

Aksi berlangsung dengan penyampaian tuntutan secara terbuka kepada para anggota dewan. Para kontraktor berharap DPRK dapat menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan proyek pemerintah berjalan secara adil, terbuka, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kontraktor Minta Transparansi Paket Proyek

Dalam penyampaian aspirasi, para kontraktor menilai proses pembagian paket proyek pemerintah perlu dilakukan secara lebih transparan. Mereka berharap informasi mengenai perencanaan, pengadaan, hingga penetapan pelaksana proyek dapat diakses secara jelas oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurut mereka, keterbukaan informasi akan menciptakan persaingan usaha yang sehat sekaligus memberikan kesempatan yang setara bagi kontraktor asli Papua untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Para peserta aksi juga meminta agar pemerintah daerah menjalankan proses pengadaan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Desak DPRK Bentuk Panitia Khusus

Selain menuntut transparansi, para kontraktor meminta DPRK Jayapura segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Mereka menilai Pansus diperlukan untuk mengawasi proses pengadaan proyek pemerintah sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan.

Melalui Pansus, DPRK diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme pembagian proyek serta menerima berbagai masukan dari pelaku usaha lokal.

Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan di Kabupaten Jayapura.

Aspirasi Disampaikan Secara Damai

Aksi penyampaian aspirasi berlangsung dalam suasana kondusif. Perwakilan kontraktor diberikan kesempatan menyampaikan tuntutan kepada pimpinan dan anggota DPRK Jayapura.

Para peserta berharap aspirasi mereka dapat ditindaklanjuti melalui dialog bersama pemerintah daerah serta instansi terkait. Mereka menegaskan bahwa tujuan utama aksi adalah mendorong terciptanya tata kelola proyek yang lebih transparan dan berpihak pada pembangunan daerah.

DPRK Janji Tampung Aspirasi

Pihak DPRK Jayapura menyatakan akan menerima dan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para kontraktor. Anggota dewan juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Selain itu, DPRK akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas berbagai masukan yang muncul dalam aksi tersebut, termasuk usulan pembentukan Panitia Khusus.

Hasil pembahasan nantinya diharapkan dapat menghasilkan solusi yang mengedepankan kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dorong Pembangunan yang Berkeadilan

Para kontraktor menilai pembangunan di Papua perlu memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat lokal. Keterlibatan pelaku usaha asli Papua dalam berbagai proyek pemerintah dinilai dapat meningkatkan kapasitas usaha sekaligus memperkuat perekonomian daerah.

Mereka berharap pemerintah terus membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap kebijakan pembangunan dapat berjalan secara transparan, adil, dan sesuai peraturan.

Kesimpulan

Aksi yang dilakukan kontraktor asli Papua di DPRK Jayapura menjadi bentuk penyampaian aspirasi terkait transparansi paket proyek pemerintah. Selain meminta keterbukaan dalam proses pengadaan, mereka juga mendesak pembentukan Panitia Khusus untuk memperkuat fungsi pengawasan.