Dana APBN Rp48,8 Triliun untuk IKN, Ini Rincian Penggunaannya

Pemerintah menyiapkan dana APBN Rp48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Anggaran tersebut berlaku untuk periode pembangunan 2025-2029.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan penggunaan anggaran tersebut dalam tiga tahap pembangunan. Tahap pertama mencakup konektivitas dan penataan kawasan. Pemerintah meningkatkan akses jalan sepanjang 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C. Penataan kawasan Sepaku serta ruang terbuka hijau juga masuk dalam tahap tersebut.

Tahap kedua mencakup pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif beserta infrastrukturnya. Proyek tersebut meliputi gedung DPR, DPD, MPR, dan ruang sidang paripurna. Pembangunan juga mencakup gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Infrastruktur pendukung berupa jalan, embung, kolam retensi, dan jaringan air turut dikerjakan.

Tahap ketiga diarahkan untuk pembangunan hunian vertikal bagi personel lembaga negara dan ASN. Infrastruktur pendukung seperti jalan, sanitasi, dan jaringan air minum juga disiapkan. Basuki menyebut kebutuhan tersebut menjadi fondasi menuju target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

Pembangunan IKN juga tidak hanya mengandalkan APBN. Skema KPBU memiliki nilai proyek Rp134,22 triliun untuk hunian, jalan, dan Multi-Utility Tunnel. Sementara itu, investasi swasta mencapai Rp74,54 triliun untuk hotel, rumah sakit, mal, dan fasilitas lainnya.